Desa Busungbiu

Busungbiu, Senin, 01 September 2025 — Pemerintah Desa Busungbiu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Masyarakat Desa Busungbiu ini dibuka langsung oleh Perbekel Desa Busungbiu dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, perwakilan tenaga pendidik dari TK, SD, SMP, hingga SMA, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), TP PKK Desa, serta berbagai undangan lainnya.

Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam arahan pembukaannya, Perbekel Desa Busungbiu menekankan pentingnya Musrenbangdes sebagai forum musyawarah tertinggi di tingkat desa untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan. Beliau menyampaikan bahwa arah dan kebijakan keuangan desa tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh regulasi penggunaan Dana Desa (DD) yang menekankan pada kegiatan prioritas.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, beberapa kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur jalan, terpaksa ditunda pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena Dana Desa diwajibkan untuk diarahkan kepada program prioritas, di antaranya ketahanan pangan, dukungan pengembalian pinjaman KDMP, Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, serta pengelolaan sampah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, namun juga pada penguatan sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Bidang Belanja Desa

Lebih lanjut, Perbekel menjelaskan bahwa struktur belanja desa akan mencakup beberapa bidang utama, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Bidang Pembangunan Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Pembagian bidang ini menjadi kerangka utama dalam menyusun program dan kegiatan desa agar lebih terarah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Paparan Rancangan RKPDesa 2026

Dalam forum Musrenbangdes ini, Tim Penyusun RKPDesa turut memaparkan rancangan kegiatan prioritas yang telah disusun sebelumnya. Rancangan tersebut terbagi atas dua kelompok utama, yaitu:

• Kegiatan Skala Desa, yakni program dan kegiatan yang akan didanai melalui anggaran desa.

• Kegiatan Supra Desa (DU-RKP), yaitu usulan program yang tidak dapat didanai oleh desa karena kewenangannya berada di tingkat yang lebih tinggi, sehingga akan diajukan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Kegiatan prioritas ini meliputi bidang infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga penguatan kelembagaan desa.

Partisipasi dan Harapan

Musrenbangdes Desa Busungbiu tahun ini berlangsung dengan suasana partisipatif. Perwakilan masyarakat yang hadir aktif menyampaikan masukan dan usulan terkait kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Proses musyawarah juga menekankan asas transparansi, demokratis, dan akuntabilitas sehingga hasil perencanaan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Ketua BPD Desa Busungbiu menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan semua unsur masyarakat dalam Musrenbangdes. Ia menegaskan bahwa hasil Musrenbangdes akan menjadi dasar penyusunan RKPDesa 2026 sekaligus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Dengan terselenggaranya Musrenbangdes ini, diharapkan arah pembangunan Desa Busungbiu tahun 2026 dapat semakin terarah dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, baik di bidang pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan.